 |
| Potret: Istimewa |
Mataram, SUMBAWAUPDATE.COM — Bertepatan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda, ratusan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli (GARAP) Nusa Tenggara Barat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur NTB (28/10). Dalam aksi tersebut, turut hadir Menko Pergerakan BEM Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) Muhammad Sadam, Presiden Mahasiswa UTS Widarman, Presiden Mahasiswa STIKES Sumbawa, serta Koordinator Wilayah BEM SI NTB.
Aksi ini membawa tiga tuntutan utama, yaitu:
Mendesak pemerintah segera melaksanakan pemasangan pipa bawah laut di Desa Gili Meno.
Mendesak pemerintah segera menerbitkan berita acara GTRA Provinsi NTB dan menyampaikannya kepada Kementerian ATR/BPN RI.
Menuntut pemerintah untuk melakukan moratorium dan evaluasi izin tambang di NTB.
Dalam orasinya, Muhammad Sadam, Menko Pergerakan BEM UTS, menyampaikan bahwa tanggal 28 Oktober menjadi momentum penting bagi pemuda NTB untuk bergerak memperjuangkan kesejahteraan rakyat di bawah kepemimpinan Gubernur NTB, Iqbal Dinda.
“Hari Sumpah Pemuda ini bukan sekadar seremonial, tapi panggilan bagi kita semua untuk bergerak. Jangan sampai masyarakat NTB terus berada di zona nyaman sementara kebijakan pemerintah perlahan merusak lingkungan. Mungkin hari ini belum tampak, tapi beberapa tahun ke depan dampaknya akan terasa: udara, tanah, dan air—semua bisa rusak,” tegas Sadam di tengah ratusan massa aksi.
Sadam juga menegaskan bahwa kehadiran mahasiswa dari Sumbawa ke Mataram bukan tanpa alasan, melainkan sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan lingkungan dan kehidupan masyarakat NTB.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa UTS, Widarman, dalam orasinya menilai bahwa gubernur NTB hari ini bersikap anti rakyat karena tidak menemui massa aksi secara langsung di lapangan. Ia menyampaikan kekecewaan terhadap pemerintah provinsi yang belum menunjukkan langkah konkret menanggapi tuntutan rakyat.
Aksi yang berlangsung kurang lebih satu jam ini sempat memanas ketika massa mendesak untuk masuk ke kantor gubernur. Setelah negosiasi, 30 perwakilan massa aksi, termasuk Presiden Mahasiswa dan Menko Pergerakan BEM UTS, diperkenankan masuk untuk dialog langsung dengan Gubernur NTB, Iqbal Dinda.
Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Sadam menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap aktivitas pertambangan di Sumbawa. Ia mengingatkan bahwa pemerintah harus memperhatikan dampak lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta kesehatan publik akibat penggunaan alat dan bahan kimia dalam industri tambang. Ia juga menyoroti kebutuhan mendesak akan air bersih bagi masyarakat di sebagian besar wilayah NTB.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Iqbal Dinda menyatakan bahwa pemerintah akan menunggu inovasi dan solusi konkret untuk menindaklanjuti tiga poin tuntutan tersebut agar penanganannya lebih optimal.
Namun, Sadam menilai tanggapan tersebut masih terlalu normatif.
“Sadam melihat gubernur hari ini seolah menunggu keajaiban. Padahal, pemuda NTB tidak kekurangan orang cerdas dan inovatif. Hanya saja, pemerintah belum benar-benar melibatkan pemuda dalam memecahkan persoalan-persoalan nyata di bumi Gora ini,” ujarnya Sadam .
Menutup pertemuan, Presiden Mahasiswa UTS Widarman kembali menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan harus menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah.
“Jika kita berbicara kesejahteraan, maka gubernur harus hadir dan bertanggung jawab atas keadaan masyarakatnya. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kebijakan dan izin tambang,” ujar Widarman.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur NTB berinisiatif mengadakan hearing lanjutan bersama masyarakat dan perwakilan mahasiswa, untuk menyusun langkah konkret menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan kebijakan pembangunan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat NTB. (NRE)
