 |
| Ilustrasi Source : Google |
Sumbawa, SUMBAWAUPDATE.COM - Pulau Sumbawa, dengan lanskap alam yang menawan dan gunung Tambora yang melegenda, kembali diramaikan dengan isu pemekaran provinsi. Wacana ini bukan barang baru, namun terus bergulir seiring dengan ambisi menjadikan Sumbawa Besar sebagai calon ibu kota provinsi. Apakah pemekaran ini benar-benar solusi atau sekadar ilusi yang memecah belah NTB?
Argumentasi yang mendasari wacana pemekaran ini cukup kuat. Letak Mataram sebagai ibu kota Provinsi NTB yang berada di ujung barat Pulau Lombok dianggap menyulitkan aksesibilitas bagi masyarakat Sumbawa. Selain itu, muncul keluhan tentang pemerataan pembangunan yang dinilai timpang, terpusat di Lombok, sementara Sumbawa seolah menjadi "anak tiri".
Namun, benarkah Sumbawa hanya menjadi penyumbang ekonomi tanpa mendapat timbal balik yang setimpal? Data dan fakta yang ada justru menunjukkan bahwa Sumbawa memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian NTB, terutama dari sektor pertambangan, pertanian, dan pariwisata.
Lalu, mengapa pembangunan di Sumbawa seolah tertinggal? Apakah ini murni karena faktor geografis atau ada faktor lain yang lebih kompleks, seperti kurangnya perhatian pemerintah provinsi, minimnya investasi, atau kualitas sumber daya manusia yang belum memadai?
Wacana pemekaran provinsi juga memunculkan pertanyaan krusial: Apakah Sumbawa sudah siap menjadi provinsi sendiri? Apakah sumber daya manusia dan infrastruktur sudah memadai? Apakah pemekaran ini tidak justru memunculkan masalah baru, seperti konflik kepentingan, perebutan kekuasaan, dan potensi korupsi?
Beberapa pihak menilai bahwa pemekaran provinsi hanya akan menguntungkan elit politik tertentu yang ingin meraih kekuasaan dan sumber daya. Sementara masyarakat kecil justru akan semakin terbebani dengan biaya administrasi dan birokrasi yang semakin kompleks.
"Pemekaran provinsi bukan jaminan kesejahteraan. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah provinsi dan kabupaten dapat bersinergi untuk membangun Sumbawa secara merata dan berkelanjutan," ujar Gentar Alam Pemuda Sumbawa.
Di sisi lain, para pendukung pemekaran provinsi berargumen bahwa dengan memiliki otonomi yang lebih besar, Sumbawa dapat mengelola sumber dayanya secara lebih mandiri dan memaksimalkan potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
"Selama ini Sumbawa hanya menjadi sapi perah bagi Lombok. Dengan menjadi provinsi sendiri, kita bisa mengelola sumber daya alam kita untuk kesejahteraan masyarakat Sumbawa," tegas Gentar Alam Pemuda Sumbawa.
Lantas, apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat Sumbawa? Apakah mereka benar-benar menginginkan pemekaran provinsi atau hanya menginginkan perhatian yang lebih besar dari pemerintah provinsi dan pusat?
Pemerintah Provinsi NTB sendiri belum memberikan tanggapan resmi terkait wacana pemekaran provinsi Sumbawa ini. Namun, sejumlah pejabat provinsi mengisyaratkan bahwa pemerintah provinsi lebih fokus pada upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah NTB, termasuk Sumbawa.
Isu pemekaran provinsi Sumbawa ini tentu membutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif. Pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat Sumbawa perlu duduk bersama untuk merumuskan solusi terbaik bagi kemajuan daerah. Apakah pemekaran provinsi adalah jalan yang tepat, atau ada alternatif lain yang lebih efektif dan berkelanjutan?
